TEMPO.CO, Jakarta - LAMA tidak berkomentar di depan publik, Megawati Soekarnoputri tiga hari lalu melontarkan pernyataan yang cukup menghebohkan. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya dibubarkan.
Menurut Megawati, keberadaan komisi antirasuah ini perlu ditinjau ulang dengan syarat. "Seharusnya kita memberhentikan korupsi, sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus dibubarkan," kata dia di sela Seminar Nasional Kebangsaan, di Kompleks Parlemen, Senayan.
Pernyataan Megawati ini ada benarnya. KPK dibentuk pada 2002 karena Kepolisian dan Kejaksaan dianggap “memble” dalam memberantas rasuah. Ketika itu Megawati menjabat presiden. Dengan dasar itu, keberadaan komisi antikorupsi tentu sudah tak lagi diperlukan bila benar korupsi telah lenyap dari bumi Nusantara.
Namun, sayangnya, fakta berkata lain. Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan korupsi masih banyak bercokol di Tanah Air. Sepanjang semester pertama tahun ini saja terdapat 193 kasus dengan 230 terdakwa korupsi yang telah diputus pengadilan. Dari jumlah itu, ICW menemukan hanya 190 terdakwa yang divonis bersalah.
Tidak hanya jumlah kasusnya yang bejibun. Vonis hakim terhadap pelaku korupsi juga dinilai masih "ramah". ICW mencatat mayoritas dari kasus yang diputus, yakni menjerat 163 terdakwa, divonis penjara 1-4 tahun. Bahkan rata-rata putusan pidana penjara untuk kasus korupsi hanya 2 tahun 1 bulan.
"Vonis yang dijatuhkan belum memberikan efek jera karena mayoritas dihukum sangat ringan," kata Aradila Caesar, peneliti dari Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, kemarin. Ia berpendapat pengadilan seharusnya lebih "kejam" dalam menjatuhkan vonis terhadap koruptor.
Megawati dan ICW bukan satu-satunya yang geram atas ulah koruptor. Masyarakat juga geregetan melihat aksi koruptor mencuri duit rakyat. Dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, misalnya, bahkan mendukung hukuman mati bagi koruptor.
Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Arwani Faisal, mengatakan fatwa hukuman mati bagi koruptor telah dikeluarkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Cirebon, Jawa Barat, pada 2012. Fatwa itu diperkuat dalam Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur, awal bulan ini. "Hukuman mati bagi koruptor dinyatakan tidak melanggar hak asasi manusia," kata dia.
Menurut Rais Aam PBNU Ma'ruf Amien, ada jenis tindak pidana yang tidak bisa dihentikan kecuali dengan hukuman mati, misalnya penyalahgunaan narkotik dan korupsi. "Karena dengan hukuman lain tidak jera," ujarnya. Apalagi, kata Ma'ruf, "Efek buruk dari perbuatan itu besar sekali terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat."
Selanjutnya >> Sikap Muhammadiyah...
